Tina tak punya pilihan. Tuan Felix hendak menggantungnya. Warga kampung ketakutan bukan kepalang dengannya. Pada malam sebelumnya, Tuan Felix memergokinya, Betty, dan Abigail tengah menggelar ritual gaib. Sejak itu, Betty, yang merupakan anak Tuan Felix, tak sadarkan diri. Orang-orang lain digerayangi kecemasan malapetaka yang lebih besar akan mendatangi kampung mereka.
Apa yang lantas terjadi? Tina yang terpojok berkelit dengan berlagak seolah-olah kesurupan. Ia menunjuk bahwa di desa mereka banyak orang yang juga berhubungan dengan kekuatan gelap. Betty, yang berada di antara mereka, mendadak bangun dan secara histeris turut meneriakkan hal yang sama. Abigail juga meniru mereka.
Tina, Betty, dan Abigail selamat dari amarah warga. Namun, ongkos yang besar harus dibayarkan kampung tersebut. Beberapa minggu kemudian, puluhan warganya tersebut ditahan. Tak sedikit dari antaranya yang lantas dihukum mati karena didakwa punya hubungan dengan iblis dalam pengadilan yang sangat mengada-ada. Betul, pengadilan yang sangat mengada-ada: yang keputusannya mengandalkan ceracau dari Tina, Betty, dan Abigail.
Kegaduhan Spektakular
Situasi di atas merupakan cuplikan dari lakon Jelaga, drama adaptasi The Crucible yang dipentaskan dengan memikat oleh Teater Pandora pada 25-26 Januari 2018 silam. Fiktif? Tentu. Tetapi, saya tidak akan heran apabila ia tidak terasa asing bagi banyak orang.
Pertama, tentu saja, karena tahun 2018 dibuka dengan manuver-manuver populis di ranah politik tanah air. Ketua MPR RI sekonyong-konyong menunjuk bahwa di parlemen ada partai-partai yang mendukung LGBT.Pernyataannya segera menimbulkan kegaduhan spektakular bak yang terjadi di atas panggung lakon Jelaga. Masing-masing partai cepat-cepat menegaskan bahwa mereka menolak LGBT. Para politisi saling mendahului rekan-rekannya untuk menandaskan kecamannya terhadap segala bentuk preferensi seksual yang lain.
Yang jadi persoalan adalah dalam upaya partai-partai untuk mementahkan tudingan Ketua MPR, masing-masing harus menampakkan komitmennya secara terbuka dengan mendukung produk hukum serta kebijakan yang secara berlebihan mengatur kehidupan pribadi warganya. Mereka yang tidak mendukung RUU KUHP terbaru,katakanlah, akan secara salah kaprah dianggap sebagai pendukung LGBT serta perzinahan. Padahal, konsekuensi dari pemberlakuan sebuah hukum positif jauh lebih rumit daripada sekadar menangkal suatu tindakan yang dianggap tercela.
Banyaknya pasal karet dalam produk hukum kita telah mengizinkan kita mencicipi apa yang mungkin akan terjadi dari pemberlakuan RUU KUHP ini. Aparatur negara dapat menahan dan menghukum pihak-pihak yang mengganggu kepentingan kekuasaan dengan dalih yang sangat mengada-ada. Hal ini terjadi tak habis-habis kepada para aktivis lingkungan serta warga kampung yang menentang pembangunan serta eksploitasi di tempat hidup mereka. Dan jangan keliru, bila kita ingat baik-baik, ia juga menimpa figur-figur yang disanjung sebagai otoritas religius.
Lanjut ke halaman 2
Selanjutnya, bagaimana membuktikan seseorang tidak berzinah di mata publik? Birokrasi tidak akan mengandalkan pengakuan-pengakuan warganya pastinya. Akan ada pengujian, sertifikasi, pemberlakuan aturan tak pandang bulu dan bahkan penetapan instansi baru yang wewenangnya sekadar untuk merealisasikan semua hal ini. Dan, masalahnya, ia bukan hanya menguras anggaran negara. Ia juga sangat menistakan. Kita tahu betapa merendahkannya wacana uji keperawanan yang sempat mengemuka di beberapa tempat. Apa yang terjadi saat ini adalah kita tengah mempersiapkan jalan untuk kebijakan mengada-ngada ini digelar di tingkat nasional.
Selain itu, hukum merupakan simbol apa-apa saja yang diperkenankan di wilayah di mana ia diberlakukan. Manuver dan siasat elektoral para elite saat ini, artinya, membuka kerentanan pengadilan massa ketika massa melihat adanya pelanggaran yang dibiarkan. Ini sudah terjadi. Ini dapat terjadi dalam skala yang lebih hebat lagi di masa mendatang.
0 Response to "Membuka Kotak Pandora Politik Antagonisme"
Posting Komentar