Fahri Hamzah: Tudingan SBY Soal Ketidaknetralan Aparat Harus Dijawab Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai adanya aparat BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral dalam Pilkada harus dijawab Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena, menurut Fahri tudingan tersebut datang dari mantan presiden RI dua periode.

Baca: Kapolri: Empat Orang Sudah Jadi Tersangka Kasus Tenggelamnya KM Sinar Bangun

‎"Yang ngomong ini pak SBY, bukan orang sembarangan. dia pernah memimpin lembaga-lembaga itu 10 tahun. Jadi dia tahu titik-titik lemah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi. Maka dia memberi warning. Warning ini levelnya mantan presiden, harusnya ya secara etika pak Jokowi yang harus menanggapi," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (25/6/2018).

Baca: Sejumlah Pemimpin Dunia Ucapkan Selamat Kepada Erdogan

Ia mengatakan secara etika penting bagi Jokowi untuk menanggapi tudingan atau peringatan SBY tersebut.

‎Agar komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan berjalan baik.

"Jangan tidak ditanggapi. kayak yang ngomong itu orang engga jelas. Kalau mantan presiden aja ngomong engga ditanggepin bagaimana kalau rakyat biasa yang ngomong. jadi itu nanti kayak sampah berseliweran di twit-twit dan berita-berita anonim, padahal ini kan yang ngomong mantan presiden. Secara etis ini harus dijawab secara baik‎," katanya.

Baca: Anies Baswedan Siap Dukung Pengaman Pilkada Serentak 2018 di Mahkamah Konstitusi

Fahri mengatakan pemerintah selama ini selalu membiarkan kritikan kritikan dari masyarakat.
Padahal kritikan tersebut banyak yang relevan dan datang dari orang penting.

"Itu yang saya sebel dari pemerintah ini. orang-orang penting yang ngomong dia diem aja, kerja kerja katanya, tidak boleh begitu. jalan pikiran juga perlu dikelola bukan cuma jalan beton," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/25/fahri-hamzah-tudingan-sby-soal-ketidaknetralan-aparat-harus-dijawab-jokowi