(TribunWow.com/Woro Seto)
TRIBUNNEWS.COM - Ahli hukum tata negara dan pengamat politik, Refly Harun meragukan jika pilkada serentak yang akan digelar pada hari Rabu 27 JUni 2018 berlangsung jujur dan adil.
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @ReflyHZ yang ia unggah tuliskan pada Senin (25/6/2018).
Refly menilai jika problem terbesar dalam pemilu dan pilkada terlihat dari desain kecurangan sudah dibuat sejak awal pembentukan undang-undang.
Refly mencontohkan seperti terbentuknya pasal presidential threshold sehingga nominasi parpol menjadi mahal dan terpaksa melakukan jual beli partai politik.
Setelah itu, Refly Harun menyebut jika ketentuan presidential threshold dapat menjadikan calon yang kuat memborong semua partai politik.
Lantaran hal itu, Refly menyebut jika terjadi calon tunggal merupakan sebuah keniscayaan.
Constitutional Lawyer itu lantas menduga jika Pilkada yang berlangsung pada 27 Juni 2018 tidak akan berlangsung secara jujur dan adil.
Pendapat itu ia kuatkan lantaran adanya politik uang yang dibiarkan terjadi.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/26/ahli-hukum-tata-negara-refly-harun-sebut-hal-ini-yang-kerap-jadi-problem-terbesar-saat-pilkada
0 Response to "Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun Sebut Hal Ini yang Kerap Jadi Problem Terbesar Saat Pilkada"
Posting Komentar