Sebuah Undang-undang diperkenalkan di Parlemen Victoria yang akan membawa negara bagian ini selangkah lebih dekat untuk memiliki perjanjian resmi dengan masyarakat Aborijin.
Undang-undang Pemajuan Proses Perjanjian Resmi Dengan Masyarakat Aborijin ini mengakui Badan Perwakilan Aborijin dan memberikan kewenangan bagi mereka untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Negara Bagian atas kerangka kerja untuk menyusun sebuah perjanjian.
Undang-undang ini juga mengakui pendanaan, menetapkan prinsip-prinsip negosiasi, dan mewajibkan Pemerintah Negara Bagian Victoria dan Badan Perwakilan Aborigin untuk menyediakan laporan tahunan tentang kemajuan dari perjanjian itu.
Komisioner Advokasi Perjanjian Victoria, Jill Gallagher mengatakan butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya UU ini dapat diperkenalkan, tetapi negosiasi untuk perjanjian resmi ini masih butuh waktu beberapa tahun lagi.
"Penyusunan UU ini butuh waktu dua tahun penuh kerja keras dan masihbanyak kerja keras yang harus dilakukan kami di masa depan," kata Jill Gallagher.
"Ini saat yang membahagiakan bagi orang Aborijin di Victoria.
"Kami sudah menyerukan perjanjian ini sejak lama, dan karenanya senang sekali isu ini sekarang ditanggapi serius.
"Saya berharap orang-orang menghargai apa yang kami coba capai dan menanganinya."
Sebuah perjanjian resmi atau treaty adalah perjanjian formal yang dapat mengatakan dan melakukan apa pun dimana dua pihak menentukan kekuasaan masing-masing, menurut badan Aborijin Victoria bentukan Pemerintah Negara Bagian Victoria, yang mengurus reformasi kebijakan Adat.
Australia adalah satu-satunya negara Persemakmuran yang tidak memiliki perjanjian dengan penduduk Pribumi.
0 Response to "Victoria Selangkah Lagi Miliki Perjanjian Resmi Dengan Warga Aborijin "
Posting Komentar